Nyanyikan Anti Putin, Personel Pussy Riot Dibui

Berita Terkait

Berita Populer

• Jokowi janji mati-matian bela Palestina
• Usai China, Indonesia Tuan Rumah Miss World 2013
• Marvel Umumkan Jadwal Rilis "The Avengers 2"
• Astagfirullah, Festival Wine Digelar di Halaman Masjid
• Risma Akan Tolak Tawaran Jadi Menteri
• Makanan Penyumbang KegemukaN
• 4 Teknologi yang Bakal Bertahan Sampai 2030
• Fatima Nabil, Presenter TV Berjilbab Pertama di Mesir
• Cokelat Hitam Turunkan Tekanan Darah
• "Expendables 2" Impian Jean Claude Van Damme

Keterangan Gambar : Pussy Riot.

Rusia - Pengadilan Rusia memvonis penjara dua tahun personel band Pussy Riot karena menyanyikan lagu anti Presiden Vladimir Putin.

Pengadilan menetapkan tiga anggota band itu bersalah melakukan 'hooliganisme' dengan motivasi agama.
 
Hakim Marina Syrova mengatakan para anggota band "secara berhati-hati merencanakan" nyanyian mereka tanggal 21 Februari lalu di dalam katedral di Moskow. "Tolokonnikova, Alyokhina dan Samutsevich melakukan "hooliganisme" -- dengan kata lain pelanggaran berat ketertiban umum," kata Syrova.

"Pengadilan menyatakan mereka bersalah. Pengadilan meraih putusan berdasarkan kesaksian terdakwa sendiri dan bukti lain," tambahnya.

Jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara atas tiga anggota band itu.

Para pendukung band itu melakukan protes di sejumlah tempat di Moskow.  Keamanan ketat pun diterapkan dan sejumlah jalan ditutup.

Pussy Riot mengecam kasus tersebut yang mereka katakan diorganisir Putin.

Buat Marah Gereja

Sejumah selebriti termasuk bintang pop Amerika, Madonna, menyerukan agar mereka dibebaskan.

Ketiga anggota band itu mengatakan "doa punk" mereka adalah tindak politik untuk memprotes gereja ortodoks Rusia yang mendukung Presiden Putin.

Dalam penampilan seronok mereka di dekat altar mereka meminta Bunda Maria untuk "menggeser Putin".

Nyanyian mereka membuat marah gereja Ortodoks dan ketua gereka Kirill menyebutkan penampilan itu sama saja dengan penghujatan agama. Namun sejumlah warga Rusia menganggap kasus itu sebagai upaya pemerintah membungkam kritikan.

---